TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu kembali menegaskan komitmennya untuk mengakomodasi kebutuhan tenaga honorer melalui evaluasi dan seleksi yang transparan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses pengangkatan tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berlangsung adil dan sesuai aturan.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Gunawan, menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh sedang dilakukan terhadap tenaga honorer di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Evaluasi ini adalah langkah krusial dalam proses pengangkatan PPPK. Oleh karena itu, perpanjangan Surat Keputusan (SK) bagi tenaga honorer sementara dihentikan untuk memastikan kevalidan data,” ujar Gunawan usai berdialog dengan perwakilan tenaga honorer kategori R2 dan R3 yang melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Gubernur Bengkulu pada 15 Januari 2024.
Ia juga membantah isu terkait pemberhentian massal tenaga honorer. Gunawan menegaskan bahwa seluruh tenaga honorer yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) akan diusulkan menjadi PPPK, meskipun dengan status paruh waktu. Kebijakan ini mengacu pada regulasi terbaru dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) melalui Peraturan Nomor 16 Tahun 2025 yang menjadi pedoman dalam proses pengangkatan tenaga honorer.
Proses seleksi dilakukan secara bertahap untuk memberikan peluang yang adil bagi semua tenaga honorer. “Bagi mereka yang telah lulus seleksi berdasarkan perankingan, pengangkatan akan dilakukan sesuai jumlah formasi yang tersedia. Sedangkan tenaga honorer yang belum mendapatkan formasi akan diprioritaskan dalam status PPPK paruh waktu,” jelas Gunawan. Ia juga mengimbau tenaga honorer yang belum mendaftar seleksi untuk segera memanfaatkan kesempatan ini.
Sementara itu, aksi demonstrasi dari tenaga honorer kategori R2 dan R3 menuntut perhatian lebih dari Pemprov Bengkulu. Ketua aksi, Eflin Suryadi, menyatakan bahwa tuntutan utama mereka adalah pengangkatan menjadi PPPK penuh waktu untuk menjamin kepastian kerja dan kesejahteraan. Selain itu, demonstran juga meminta pembayaran insentif tambahan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Menanggapi hal ini, Pemprov Bengkulu berkomitmen mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer sambil tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Pemerintah optimis bahwa pengangkatan honorer menjadi PPPK dapat berjalan lancar dengan koordinasi yang baik dan sistem seleksi yang transparan. Diharapkan upaya ini dapat menjawab kebutuhan tenaga honorer sekaligus memperkuat pelayanan publik di daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputara
