TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Andy Suhary, S.E., M.Pd., menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Menurut Andy, kebijakan ini berpotensi menimbulkan dampak luas di semua sektor, meskipun awalnya dirancang hanya untuk pembelian barang mewah.
Dalam keterangannya, Andy mengingatkan agar pemerintah berhati-hati dalam menyampaikan kebijakan yang sensitif ini kepada publik. Ia menilai bahwa informasi yang tidak disampaikan dengan jelas bisa memicu salah persepsi di masyarakat. "Pemerintah jangan membuat wacana yang menimbulkan respons negatif, karena ini akan diterjemahkan salah oleh masyarakat," ujar Andy saat dihubungi pada Jumat (3/1).
Ia menambahkan bahwa di tengah era keterbukaan informasi saat ini, wacana yang disampaikan tanpa klarifikasi yang memadai akan mudah memunculkan berbagai tafsir. Hal ini, lanjutnya, sangat berisiko memengaruhi stabilitas di kalangan pelaku usaha. "Sebagai seorang pelaku usaha, saya memahami dampak langsungnya. Kenaikan pajak menjadi 12 persen otomatis membuat perusahaan menaikkan harga produk, sehingga beban ekonomi masyarakat pun meningkat," jelas Andy.
Pemerintah pusat sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan PPN hanya akan diterapkan pada barang-barang mewah. Namun, dalam praktiknya, kebijakan tersebut berdampak pada sektor lainnya. Efek domino kenaikan pajak pada barang tertentu turut memengaruhi harga kebutuhan pokok hingga layanan jasa, yang akhirnya memperberat beban masyarakat secara umum.
Andy mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kembali kebijakan ini dengan mempertimbangkan kondisi daya beli masyarakat serta keberlanjutan sektor usaha kecil dan menengah (UMKM). Ia menegaskan bahwa UMKM, yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah, dapat terdampak serius oleh kenaikan PPN.
"Dampak kebijakan ini sangat besar. Jangan sampai masyarakat yang sudah kesulitan harus menanggung kenaikan harga di berbagai sektor. Pemerintah perlu mencari solusi agar kebijakan ini tidak mengganggu ekonomi masyarakat secara luas," tambahnya.
Polemik terkait kenaikan PPN memang memicu respons beragam di masyarakat. Banyak pihak khawatir bahwa kenaikan pajak ini akan memperburuk kondisi ekonomi, terutama di wilayah yang sangat mengandalkan sektor UMKM. Andy menekankan pentingnya keterbukaan dan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan tidak justru membebani rakyat.
"Kebijakan ini memerlukan kajian yang mendalam dan komunikasi yang transparan agar tidak menciptakan keresahan. Pemerintah perlu memastikan kebijakan ini benar-benar untuk kepentingan bersama," pungkasnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
