TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengadakan exit meeting terkait pengawasan penyelenggaraan daerah di Pemerintah Provinsi Bengkulu, Jumat (22/11/2024). Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Rafflesia, Lantai II, Kantor Gubernur Bengkulu, ini berfokus pada evaluasi realisasi pendapatan daerah, khususnya pajak dan retribusi.
Supervisor Inspektorat Jenderal Kemendagri, Sappe Pakpahan, menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tematik, terutama terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). "Hingga Oktober, realisasi PAD Provinsi Bengkulu sudah mencapai 86 persen dari target. Namun, mengingat waktu yang tersisa di tahun ini hanya sekitar satu bulan, perlu upaya lebih maksimal untuk mencapai target tersebut," ujar Sappe.
Target PAD Provinsi Bengkulu tahun 2024 sebesar Rp1,05 triliun. Hingga Oktober, realisasi telah mencapai Rp911,66 miliar, atau 86,7 persen dari target. Pendapatan tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp749,99 miliar, retribusi daerah Rp135,24 miliar, dan pengelolaan kekayaan daerah sebesar Rp13,29 miliar.
Selain itu, Sappe juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) seperti PT Bank Bengkulu, PT Bengkulu Mandiri, PT Bimex, dan PT Sarana Mandiri Mukti. Menurutnya, BUMD tersebut harus meningkatkan kinerja untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap PAD.
Rapat dipimpin oleh Asisten III Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, dan dihadiri oleh Asisten I Khairil Anwar, Inspektur Inspektorat Bengkulu Heru Susanto, serta perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dalam pertemuan tersebut, OPD yang mendapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal Kemendagri menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti temuan yang telah disampaikan.
Nandar Munadi mengingatkan pentingnya kerja sama antar-OPD untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. "Hasil pemeriksaan ini harus segera ditindaklanjuti. Mengingat tahun 2024 tinggal tersisa 1 bulan 8 hari lagi, kita harus bergerak cepat agar target dapat tercapai sesuai peraturan yang berlaku," tegas Nandar.
Pertemuan ini menjadi momen penting bagi Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Diharapkan, berbagai langkah strategis yang disepakati dapat memperbaiki kinerja dan memastikan target PAD tercapai sebelum akhir tahun.
Pewarta:AMG
Editor: Adi Saputra
