TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerataan pembangunan infrastruktur jalan menjadi salah satu agenda penting Pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Gubernur Mian. Melalui program jalan mulus, pemerintah provinsi berupaya memastikan akses transportasi di seluruh kabupaten dan kota mendapat perhatian sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Gubernur Helmi Hasan menegaskan, pembangunan jalan tidak boleh hanya terpusat pada wilayah tertentu. Setiap kabupaten dan kota harus memiliki porsi pembangunan yang disusun berdasarkan kondisi infrastruktur, tingkat kebutuhan masyarakat, serta pertimbangan teknis di lapangan.
Karena itu, Helmi memberikan kewenangan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Bengkulu untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh terhadap ruas jalan yang membutuhkan penanganan.
Menurut Helmi, Dinas PUPR memiliki kapasitas teknis untuk menentukan lokasi yang paling layak menjadi prioritas. Sementara pemerintah provinsi berperan dalam menentukan kebijakan dan alokasi anggaran pembangunan.
“Untuk menentukan titik atau lokasi yang paling tepat, itu menjadi ranah PU karena mereka yang memahami kondisi teknis. Pemerintah provinsi menentukan anggarannya, sedangkan PU harus memastikan seluruh kabupaten dan kota terwakili,” ujar Helmi Hasan.
Ia meminta proses penyusunan program dilakukan secara objektif dan proporsional. Hal tersebut dinilai penting agar pembangunan infrastruktur tidak menimbulkan persepsi adanya wilayah yang memperoleh perhatian lebih besar, sementara daerah lain justru tertinggal.
Helmi mencontohkan, apabila sebuah kabupaten memperoleh anggaran infrastruktur dalam jumlah besar, kondisi tersebut harus dapat dijelaskan berdasarkan kebutuhan dan perencanaan teknis. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami bahwa besaran anggaran bukan ditentukan berdasarkan kedekatan wilayah, melainkan kebutuhan pembangunan.
Ia memastikan tidak ada kabupaten maupun kota di Provinsi Bengkulu yang sengaja dikesampingkan dari agenda pembangunan jalan.
“Tidak boleh ada daerah yang merasa ditinggalkan. Semua kabupaten dan kota harus mendapat perhatian. Kalau porsinya berbeda, tentu ada dasar teknis yang bisa dijelaskan oleh PU,” tegasnya.
Program jalan mulus tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan konektivitas antarwilayah. Infrastruktur jalan yang lebih baik diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi, distribusi hasil pertanian, perkebunan, perdagangan, hingga pelayanan publik.
Namun, Helmi mengingatkan bahwa pelaksanaan pembangunan tidak dapat dilakukan dengan tergesa-gesa. Setiap pekerjaan harus melewati prosedur yang berlaku, mulai dari perencanaan, kajian teknis, penganggaran, proses pengadaan atau lelang, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Ia menyebut tahapan tersebut harus dijalankan secara hati-hati agar pembangunan yang dilakukan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Menurutnya, kecepatan pembangunan memang penting, tetapi kualitas pekerjaan dan ketepatan prosedur juga tidak boleh diabaikan. Pemerintah ingin memastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan infrastruktur yang bermanfaat dan dapat digunakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Keinginan kita tentu pembangunan bisa dimulai sejak awal. Tetapi ada tahapan teknis yang harus dilewati, termasuk proses lelang dan persiapan pekerjaan. Jangan karena ingin cepat kemudian menimbulkan masalah yang justru sulit diselesaikan,” jelas Helmi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu pun mendorong Dinas PUPR untuk segera menyusun skala prioritas secara terukur. Dengan pemetaan tersebut, pembangunan jalan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan menjangkau wilayah yang benar-benar membutuhkan penanganan.
Kebijakan ini sekaligus menjadi penegasan bahwa pemerataan infrastruktur merupakan bagian penting dari pembangunan Bengkulu. Jalan yang layak tidak hanya menjadi kebutuhan transportasi, tetapi juga menjadi penunjang pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Ke depan, Pemprov Bengkulu menargetkan program pembangunan jalan dapat dilaksanakan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kesiapan teknis setiap proyek. Pemerintah memastikan seluruh kabupaten dan kota tetap masuk dalam peta pembangunan infrastruktur provinsi.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
