TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu berpartisipasi dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) secara daring yang digelar oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia melalui Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi. Forum ini mengusung tema “Optimalisasi Statistik Kriminal Indonesia: Peran Strategis Kejaksaan sebagai Pengelola Data Sektoral Penegakan Hukum”.
Dalam kegiatan yang berlangsung secara virtual tersebut, Kejati Bengkulu diwakili oleh Asisten Bidang Pembinaan, I Wayan Sumertayasa, S.H., M.H., bersama jajaran pejabat struktural di Ruang Vicon Kejati Bengkulu. Kehadiran mereka mencerminkan keseriusan institusi dalam mendukung kebijakan nasional terkait tata kelola data di bidang penegakan hukum.
FGD ini bertujuan memperkuat Sistem Statistik Kriminal Indonesia (SSKI) yang merupakan bagian dari Sistem Statistik Nasional. Selain itu, forum ini juga diarahkan untuk menyusun Statistik Sektoral Kejaksaan yang diharapkan mampu menghasilkan data hukum yang akurat, terintegrasi, dan akuntabel.
Menurut I Wayan, keberadaan sistem data yang handal sangat penting untuk menunjang efektivitas penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan dalam proses hukum, tetapi juga sebagai lembaga pengelola data sektoral yang dapat menjadi rujukan bagi instansi lain maupun masyarakat.
“Data hukum yang dikelola dengan baik akan mempermudah evaluasi, perumusan kebijakan, hingga penyusunan strategi penegakan hukum yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, kami mendukung penuh langkah Kejaksaan Agung dalam mengoptimalkan sistem statistik kriminal,” ungkapnya.
Melalui forum diskusi ini, Kejati Bengkulu mendapatkan berbagai pemaparan terkait penguatan infrastruktur teknologi informasi, standarisasi pengumpulan data, hingga mekanisme pelaporan yang sesuai dengan kebutuhan nasional. FGD juga menjadi sarana berbagi pengalaman antar-satuan kerja kejaksaan di seluruh Indonesia untuk menemukan solusi bersama terhadap tantangan pengelolaan data hukum.
Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara Kejaksaan dan lembaga lain, seperti Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi penegak hukum lain. Kolaborasi ini menjadi kunci untuk menciptakan basis data yang lebih komprehensif dan kredibel.
Kejati Bengkulu menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi dalam bidang hukum. Upaya ini selaras dengan visi Kejaksaan Agung dalam mewujudkan tata kelola data yang modern, transparan, dan mendukung prinsip *good governance*.
“Era digital menuntut Kejaksaan bertransformasi, tidak hanya dari sisi penanganan perkara, tetapi juga dalam hal pengelolaan informasi. Dengan data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan, masyarakat akan lebih percaya terhadap institusi penegak hukum,” tambah I Wayan.
Partisipasi Kejati Bengkulu dalam FGD ini sekaligus menjadi bentuk dukungan terhadap modernisasi sistem informasi penegakan hukum di Indonesia. Dengan langkah ini, diharapkan Kejaksaan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun sistem hukum yang lebih transparan, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
