TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi, bersama Asisten I Setda Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, mengikuti rapat koordinasi terkait persiapan pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024. Rapat ini berlangsung secara virtual melalui Zoom Meeting dan membahas berbagai aspek teknis serta hukum dalam proses pelantikan.
Salah satu fokus utama rapat adalah membahas tahapan serta mekanisme penyelesaian sengketa hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 14 Tahun 2024, yang menjadi pedoman dalam menangani perselisihan hasil Pilkada sebelum pelantikan berlangsung.
Dalam penyelesaian sengketa, Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) menjadi instrumen penting dalam memantau status hukum Pilkada di setiap daerah. BRPK dijadwalkan terbit pada 3–6 Januari 2025 dan akan menunjukkan ada atau tidaknya gugatan hukum terhadap hasil Pilkada sejak 3 Januari 2025. Informasi ini menjadi acuan utama dalam menentukan daerah mana yang siap melaksanakan pelantikan sesuai jadwal.
Terdapat 309 perkara sengketa yang ditangani oleh MK, dengan jadwal pembacaan putusan sela (dismisal) bagi perkara yang gugatannya ditolak pada 4-6 Februari 2025. Bagi daerah yang tidak menghadapi sengketa atau perkaranya telah memasuki tahap dismissal, pelantikan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota terpilih akan dilaksanakan pada 20 Februari 2025. Sebelumnya, pelantikan untuk daerah tanpa sengketa dijadwalkan pada 6 Februari 2025.
Prosesi pelantikan ini akan dipimpin langsung oleh Presiden RI. Pemerintah Provinsi Bengkulu berkomitmen memastikan seluruh tahapan berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk mendukung transisi kepemimpinan di daerah secara tertib dan tanpa hambatan.
Melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan pelantikan kepala daerah terpilih dapat berjalan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Persiapan yang matang diharapkan mampu mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin timbul, sehingga proses transisi kepemimpinan dapat berjalan efektif demi kepentingan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
