TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu memberikan informasi penting mengenai penurunan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebagai langkah untuk meringankan beban masyarakat. Penurunan tarif ini merupakan bagian dari kebijakan yang berlaku mulai 5 Januari 2025.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bengkulu, Yudi Karsa, menyatakan bahwa tarif PKB dan BBNKB untuk tahun 2025 tidak akan mengalami kenaikan. Hal ini berarti, tarif pajak kendaraan berdasarkan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) untuk tahun 2025 akan tetap sama dengan tarif tahun 2024. "Tarif pajak kendaraan pada tahun 2025 tidak mengalami kenaikan, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat dan kebijakan Presiden Republik Indonesia," jelas Yudi, usai rapat koordinasi dengan Plt Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah, di aula Kantor Bapenda, Senin (6/1).
Penurunan tarif ini bertujuan untuk meringankan beban warga, terutama di tengah situasi ekonomi yang sulit. Kebijakan ini merujuk pada Surat Edaran dari pemerintah pusat serta diskresi dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang ingin mengatasi kenaikan tarif pajak kendaraan bermotor yang dirasa memberatkan masyarakat.
Meski demikian, Yudi mengingatkan bahwa kebijakan tambahan pungutan pajak atau opsen untuk kabupaten/kota tetap diberlakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Opsi tambahan pajak sebesar 66 persen dari tarif awal ini tetap berlaku sebagai bagian dari kebijakan pemerintah.
"Kebijakan opsen atau pungutan tambahan untuk kabupaten/kota tetap berlaku dengan tarif 66 persen sesuai dengan aturan dari pemerintah pusat," tambah Yudi.
Selain itu, kebijakan mengenai diskon atau keringanan pajak kendaraan bermotor ini akan berlaku mulai 7 Januari 2025 dan berlangsung selama enam bulan. Pemprov Bengkulu akan melakukan evaluasi setelah enam bulan dan bisa memperpanjang masa diskon tersebut jika diperlukan, sesuai dengan petunjuk lebih lanjut dari pemerintah pusat.
Dalam rapat tersebut, Plt Gubernur Bengkulu Rosjonsyah menyampaikan bahwa penurunan tarif pajak ini bertujuan untuk tidak membebani masyarakat. Ia memastikan bahwa aturan terkait diskon pajak kendaraan bermotor telah disetujui dan akan segera diterapkan. "Aturan ini sudah saya tandatangani, dan diharapkan dapat memberikan keringanan kepada masyarakat," tegas Rosjonsyah.
Dengan kebijakan ini, diharapkan pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat meningkat, sekaligus memberi kontribusi positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Pewarta: AMG
Editing: Adi Saputra
