TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) mengenai tenaga honorer non-ASN, Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Raflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, pada Jumat (31/1).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Provinsi Bengkulu, Haryadi. Turut hadir dalam rapat ini Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi, serta anggota Tim Evaluasi Tenaga Honorer Non-ASN.
Dalam pernyataannya, Pj. Sekda Haryadi menyampaikan bahwa hasil dari rapat ini menetapkan perlunya pemanggilan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta Kepala Sub Bagian Kepegawaian guna menyerahkan hasil validasi data tenaga honorer non-ASN yang masih aktif bekerja di instansi masing-masing.
"Pada Senin (3/2), kami meminta seluruh kepala OPD dan Kepala Sub Bagian Kepegawaian untuk hadir dalam rapat guna menyerahkan hasil validasi di masing-masing OPD," ujar Haryadi.
Setelah data valid diperoleh, tim evaluasi akan melakukan analisis lebih lanjut guna menentukan langkah kebijakan selanjutnya. Haryadi menegaskan bahwa proses evaluasi ini ditargetkan selesai dalam minggu pertama Februari agar dapat segera ditindaklanjuti.
Dalam upaya penanganan tenaga honorer non-ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Haryadi menekankan bahwa seluruh prosedur harus sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses berjalan secara transparan dan sesuai aturan yang berlaku.
Adapun bagi tenaga non-ASN yang telah terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara (BKN) tetapi tidak lulus seleksi tahap pertama, serta mereka yang mengikuti seleksi tahap kedua, pemerintah daerah akan mengupayakan skema pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu.
"Kami akan tetap mengacu pada regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat," tegasnya.
Evaluasi ini merupakan langkah strategis dalam menata sistem kepegawaian di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu, sekaligus memastikan bahwa tenaga honorer non-ASN mendapatkan kejelasan mengenai status dan masa depan mereka. Dengan adanya validasi data ini, pemerintah daerah berharap dapat mengambil kebijakan yang tepat guna meningkatkan efektivitas kerja serta kesejahteraan para tenaga honorer.
Pewarta : Herdianson
Editing : Adi Saputra
