TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>> Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Haryadi, memimpin rapat penting terkait evaluasi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2025. Rapat ini berlangsung di Ruang Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, pada Senin (6/01/2025).
Dalam pembahasannya, Haryadi menekankan pentingnya evaluasi dan persiapan matang terkait usulan TPP bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia menyampaikan bahwa pengajuan TPP merupakan proses yang harus melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah proaktif dengan melakukan perencanaan sejak dini.
“Persiapan ini dilakukan demi memastikan kesejahteraan ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu tetap terjaga. Kami ingin memastikan semua dokumen dan persyaratan lengkap sebelum pengajuan ke Kemendagri,” ujar Haryadi dalam rapat tersebut.
Salah satu poin penting dalam rapat ini adalah evaluasi pelaksanaan TPP pada tahun sebelumnya. Haryadi menyoroti perlunya perbaikan dan peningkatan efektivitas kebijakan ini agar sejalan dengan kebutuhan ASN dan kondisi keuangan daerah.
“TPP bukan hanya sekadar insentif, tetapi juga bentuk apresiasi atas kinerja ASN. Kami ingin memastikan bahwa pelaksanaannya adil dan transparan,” tambahnya.
Selain evaluasi, rapat tersebut juga membahas strategi untuk menghadapi tantangan dalam penyusunan usulan TPP. Salah satu tantangan yang diidentifikasi adalah penyesuaian kebijakan dengan regulasi baru yang diterbitkan oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, Haryadi menginstruksikan seluruh jajaran untuk terus mengikuti perkembangan peraturan agar usulan yang diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Rapat ini dihadiri oleh sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang terkait, termasuk tim keuangan daerah. Seluruh peserta rapat sepakat untuk bekerja sama dalam menyempurnakan pengajuan TPP tahun 2025 demi menjaga kestabilan dan kesejahteraan pegawai negeri.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap persiapan yang matang ini dapat mempercepat proses persetujuan di Kemendagri. Dengan demikian, implementasi TPP tahun depan dapat berjalan lancar dan tepat waktu, memberikan manfaat maksimal bagi ASN dan masyarakat.
Rapat ditutup dengan arahan dari Haryadi agar seluruh pihak terkait segera menyelesaikan tugas masing-masing sesuai dengan target waktu yang ditetapkan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
