TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Insiden dugaan keracunan makanan yang menimpa sejumlah siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) 18 Taba Tebelet, Kabupaten Kepahiang, dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memicu perhatian serius dari DPRD Provinsi Bengkulu. Komisi IV DPRD meminta pemerintah dan penyelenggara program segera melakukan evaluasi menyeluruh guna memastikan keselamatan peserta didik di seluruh wilayah Bengkulu.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring, SH, menegaskan bahwa kejadian yang terjadi pada Kamis (4/6/2026) tersebut tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Menurutnya, keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi generasi muda tersebut.
Peristiwa ini terjadi setelah ribuan penerima manfaat di wilayah pelayanan Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) Taba Tebelet menerima paket makanan yang terdiri dari nasi putih, telur balado, perkedel tahu, tumis kol dan jagung, serta buah salak. Tidak lama setelah mengonsumsi makanan tersebut, sejumlah siswa dilaporkan mengalami keluhan kesehatan seperti mual, muntah, pusing hingga sesak napas.
Berdasarkan laporan yang diterima, sebanyak 16 orang yang terdiri dari siswa dan penjaga sekolah harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Kelobak. Sebagian di antaranya telah diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik, sementara beberapa lainnya masih menjalani perawatan dan observasi oleh tenaga kesehatan.
Usin menyebut kejadian tersebut menjadi peringatan keras bagi seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Ia mengingatkan bahwa beberapa pekan sebelumnya Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah lokasi dapur MBG dan menemukan berbagai kekurangan yang perlu segera dibenahi.
Menurutnya, hasil pemantauan saat itu menunjukkan masih terdapat sarana dan prasarana dapur yang belum memenuhi standar ideal, terutama terkait aspek sanitasi, kebersihan lingkungan, hingga kelengkapan peralatan pengolahan makanan.
“Komisi IV sebelumnya sudah mengingatkan agar seluruh fasilitas dapur dan sistem operasional dipastikan memenuhi standar sebelum program berjalan secara penuh. Kejadian ini menunjukkan bahwa pengawasan dan kesiapan teknis masih perlu diperkuat,” ujar Usin.
Dari analisis awal yang berkembang di lapangan, dugaan penyebab keracunan mengarah pada kemungkinan kontaminasi bahan makanan, proses pengolahan yang kurang sempurna, hingga sanitasi yang belum optimal. Selain itu, sistem penyimpanan dan distribusi makanan juga dinilai perlu menjadi perhatian karena berpotensi memengaruhi kualitas makanan sebelum dikonsumsi siswa.
Menyikapi kasus tersebut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu mengeluarkan sejumlah rekomendasi penting. Pertama, mendukung langkah Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Loka POM untuk melakukan pengujian laboratorium terhadap sampel makanan yang diduga menjadi penyebab insiden. Hasil pemeriksaan diminta disampaikan secara terbuka kepada masyarakat guna menghindari spekulasi.
Kedua, DPRD meminta operasional dapur penyedia makanan yang diduga menjadi sumber masalah dihentikan sementara sampai seluruh standar keamanan pangan, sanitasi, dan kelengkapan peralatan benar-benar terpenuhi.
Ketiga, pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Kepahiang diminta menjamin seluruh korban mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik tanpa dipungut biaya hingga dinyatakan pulih sepenuhnya.
Keempat, DPRD mendorong pelaksanaan audit menyeluruh terhadap seluruh dapur mitra Program MBG yang beroperasi di kabupaten dan kota se-Provinsi Bengkulu. Langkah ini dinilai penting untuk mencegah kejadian serupa terjadi di daerah lain.
Usin menegaskan bahwa Program Makan Bergizi Gratis merupakan program strategis yang memiliki tujuan mulia dalam meningkatkan kesehatan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun demikian, pelaksanaannya harus mengedepankan standar keamanan pangan yang ketat dan tidak boleh dilakukan secara tergesa-gesa.
Sebagai tindak lanjut, Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu berencana memanggil seluruh pihak terkait, termasuk penyelenggara program, Dinas Kesehatan, serta BPOM dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP). DPRD memastikan akan terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga penyebab pasti terungkap dan langkah perbaikan dijalankan secara menyeluruh.
“Kami mendukung penuh program ini, tetapi keselamatan anak-anak tidak boleh dikompromikan. Evaluasi total harus dilakukan agar kejadian serupa tidak kembali terulang,” tegas Usin.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
