TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bengkulu mulai menerapkan langkah penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima (PKL) yang masih beraktivitas di lokasi terlarang di kawasan Pasar Panorama. Operasi penertiban tersebut digelar pada Rabu malam (14/1/2026), menandai berakhirnya masa sosialisasi dan toleransi yang sebelumnya telah diberikan pemerintah daerah.
Penertiban dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan sejumlah personel Satpol PP yang menyisir titik-titik rawan pelanggaran. Fokus utama operasi berada di sepanjang Jalan Semangka dan Jalan Belimbing, dua ruas jalan yang selama ini kerap dipadati aktivitas PKL hingga memakan badan jalan dan trotoar. Kondisi tersebut dinilai mengganggu kelancaran lalu lintas serta membahayakan keselamatan pengguna jalan, terutama pada jam-jam sibuk.
Saat operasi berlangsung, petugas masih menemukan sejumlah pedagang yang nekat membuka lapak di lokasi yang telah dilarang. Tanpa perlawanan berarti, petugas langsung mengambil tindakan tegas dengan mengamankan berbagai peralatan usaha milik pedagang yang melanggar. Barang-barang seperti payung dagangan, meja, kotak penyimpanan, hingga gerobak diangkut menggunakan kendaraan operasional Satpol PP sebagai bentuk penegakan aturan.
Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Situmorang, menegaskan bahwa tindakan ini bukan dilakukan secara tiba-tiba. Menurutnya, pihak Satpol PP telah lebih dahulu melakukan pendekatan persuasif melalui kegiatan sosialisasi yang dilaksanakan pada Senin (12/1/2026).
Dalam kegiatan tersebut, para pedagang telah diberi pemahaman terkait larangan berjualan di badan jalan dan trotoar, sekaligus diberikan tenggat waktu selama tiga hari untuk memindahkan aktivitas usahanya ke lokasi yang diperbolehkan.
“Pemerintah sudah memberikan kesempatan dan waktu yang cukup. Sosialisasi sudah dilakukan, imbauan juga sudah disampaikan secara langsung. Malam ini, karena masih ada yang melanggar, maka kami mulai melakukan penindakan,” ujar Sahat di sela-sela kegiatan penertiban.
Ia menjelaskan, penertiban ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Bengkulu dalam menjaga ketertiban umum dan kenyamanan lingkungan, khususnya di kawasan pasar yang menjadi pusat aktivitas masyarakat. Keberadaan PKL di badan jalan dan trotoar dinilai tidak hanya melanggar peraturan daerah, tetapi juga berpotensi menimbulkan kemacetan serta risiko kecelakaan lalu lintas.
Sahat menambahkan, seluruh barang dagangan yang diamankan akan didata sesuai prosedur yang berlaku.
Pedagang dapat mengambil kembali barang tersebut dengan mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan, termasuk membuat surat pernyataan tidak mengulangi pelanggaran serupa di kemudian hari.
“Kami tidak melarang masyarakat untuk berdagang. Namun, berdagang harus pada tempat yang telah ditentukan. Trotoar adalah hak pejalan kaki, dan badan jalan diperuntukkan bagi kendaraan. Ini yang harus dipahami bersama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Satpol PP Kota Bengkulu memastikan bahwa kegiatan penertiban tidak akan berhenti sampai di sini. Operasi serupa akan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan sebagai bentuk komitmen dalam menegakkan peraturan daerah. Langkah ini juga diharapkan dapat menciptakan kawasan Pasar Panorama yang lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pemerintah Kota Bengkulu mengimbau para pedagang untuk mematuhi aturan yang berlaku dan mendukung upaya penataan kota. Dengan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan aktivitas ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan ketertiban dan keselamatan publik.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
