TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bengkulu mulai mematangkan sejumlah agenda strategis menjelang pelaksanaan program kerja tahun 2027. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menyusun dan menyepakati jadwal kegiatan kedewanan, termasuk pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan tersebut dilakukan melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kota Bengkulu yang berlangsung di Ruang Rapat DPRD Kota Bengkulu, Senin (16/11/2026).
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo. Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Riduan, sejumlah anggota DPRD terkait, serta pejabat dari lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu.
Pertemuan ini menjadi bagian dari tahapan koordinasi antara lembaga legislatif dan pihak eksekutif untuk memastikan berbagai agenda pemerintahan daerah dapat berjalan sesuai perencanaan dan ketentuan yang berlaku.
Dalam pembahasannya, Banmus memfokuskan perhatian pada dua kelompok agenda utama yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD, baik dalam pembahasan kebijakan anggaran maupun penyusunan program kerja kelembagaan.
Agenda pertama menyangkut penyusunan jadwal Rapat Paripurna dan rangkaian rapat pembahasan Raperda APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027. Penjadwalan ini dinilai penting karena proses pembahasan anggaran merupakan salah satu tahapan strategis dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan prioritas penggunaan keuangan daerah.
Melalui pembahasan bersama, DPRD dan pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan setiap tahapan pembahasan secara terukur. Dengan demikian, proses penganggaran tidak hanya memperhatikan ketentuan administratif, tetapi juga memastikan program yang direncanakan dapat mendukung kebutuhan masyarakat serta pembangunan Kota Bengkulu.
Agenda kedua berkaitan dengan pelaksanaan Rapat Paripurna Internal DPRD Kota Bengkulu. Dalam forum tersebut, Banmus membahas penjadwalan penetapan rencana kerja DPRD Kota Bengkulu untuk tahun 2027 sekaligus penetapan masa reses ketiga DPRD tahun 2026.
Kedua agenda tersebut memiliki peran penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan tugas para wakil rakyat. Rencana kerja menjadi pedoman bagi DPRD dalam menjalankan kegiatan kelembagaan selama satu tahun mendatang, sedangkan masa reses merupakan kesempatan bagi anggota dewan untuk kembali ke daerah pemilihan masing-masing guna menyerap aspirasi masyarakat.
Hasil kegiatan reses nantinya menjadi salah satu bahan penting dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat melalui pembahasan bersama pemerintah daerah. Aspirasi yang dihimpun dapat berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang berkembang di tengah masyarakat.
Wakil Ketua I DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, menegaskan bahwa keberadaan rapat Banmus sangat penting untuk mengatur kesinambungan seluruh kegiatan DPRD. Menurutnya, setiap agenda kedewanan perlu disusun secara sistematis agar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab lembaga legislatif dapat berjalan efektif.
Ia menjelaskan, penjadwalan yang terkoordinasi akan membantu seluruh unsur DPRD mempersiapkan setiap tahapan kegiatan dengan lebih baik. Hal ini juga diperlukan agar agenda pembahasan bersama pemerintah daerah tidak mengalami kendala akibat ketidaksesuaian waktu maupun persiapan.
Karena itu, rapat Banmus tidak sekadar menjadi forum penyusunan kalender kegiatan, tetapi juga menjadi sarana menyelaraskan prioritas kerja DPRD dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Melalui penjadwalan yang telah dibahas, DPRD Kota Bengkulu berharap seluruh agenda yang berkaitan dengan pembahasan APBD 2027, penyusunan rencana kerja, serta pelaksanaan reses dapat terlaksana sesuai mekanisme kelembagaan.
Langkah tersebut sekaligus mencerminkan komitmen DPRD Kota Bengkulu untuk terus memperkuat pelaksanaan tiga fungsi utamanya, yakni legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Ketiga fungsi tersebut memiliki keterkaitan erat dalam mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Fungsi legislasi berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran memastikan kebijakan keuangan daerah dibahas secara bertanggung jawab, sementara fungsi pengawasan diarahkan untuk memastikan program pemerintah berjalan sesuai ketentuan.
Dengan agenda kerja yang tersusun secara terencana, DPRD Kota Bengkulu diharapkan semakin optimal menjalankan perannya sebagai lembaga perwakilan rakyat sekaligus mitra pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan.
Pembahasan APBD 2027 pun menjadi salah satu agenda yang mendapat perhatian penting, mengingat kebijakan anggaran akan menentukan pelaksanaan berbagai program pelayanan publik dan pembangunan Kota Bengkulu pada tahun mendatang.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra