TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>>> Bupati Seluma, Teddy Rahman, S.E., M.M., menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Seluma untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, dan bertanggung jawab. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Pakta Integritas bersama jajaran pemerintah daerah se-Provinsi Bengkulu di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan ini melibatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, seluruh bupati dan wali kota se-Provinsi Bengkulu, unsur pimpinan DPRD Provinsi Bengkulu, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Penandatanganan tersebut menjadi langkah bersama untuk membangun budaya birokrasi yang menjunjung tinggi integritas, sekaligus memperkuat tanggung jawab setiap pejabat dalam menjalankan amanah pemerintahan.
Melalui kesepakatan ini, seluruh unsur pemerintahan diharapkan memiliki komitmen yang sama dalam mencegah penyimpangan kewenangan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memastikan pengelolaan keuangan negara dan daerah berjalan sesuai ketentuan.
Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, dalam arahannya memberikan penekanan khusus terhadap pentingnya menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan. Ia meminta seluruh pejabat dan aparatur tidak terlibat dalam praktik korupsi maupun tindakan yang dapat merugikan keuangan negara.
Menurut Helmi Hasan, anggaran pemerintah pada hakikatnya merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Karena itu, setiap rupiah yang dibelanjakan harus memiliki tujuan jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Jangan ada korupsi. Uang negara harus kembali untuk rakyat. Setiap anggaran yang dikelola pemerintah harus benar-benar memberikan manfaat dan dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Helmi.
Ia mengingatkan, keberhasilan pemerintahan tidak cukup hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap ataupun banyaknya program yang dilaksanakan. Hal terpenting adalah sejauh mana kebijakan dan penggunaan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Gubernur juga menegaskan bahwa Pakta Integritas tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban seremonial. Dokumen tersebut harus menjadi pedoman moral sekaligus landasan dalam mengambil keputusan dan melaksanakan seluruh program pemerintahan.
Setiap pejabat diminta menjaga kepercayaan publik dengan bekerja secara jujur, menghindari penyalahgunaan jabatan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Sementara itu, Bupati Seluma Teddy Rahman menyambut baik penandatanganan Pakta Integritas tersebut. Ia menilai kesepakatan bersama ini menjadi pengingat penting bagi seluruh penyelenggara pemerintahan untuk terus memperbaiki tata kelola birokrasi, khususnya dalam aspek keterbukaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Teddy menegaskan, transparansi merupakan salah satu unsur utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Oleh sebab itu, informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah perlu disampaikan secara terbuka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia berpandangan, masyarakat bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi juga memiliki hak untuk mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, dialokasikan, dan direalisasikan.
“Pengelolaan anggaran harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat berhak mengetahui sekaligus ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat,” ujar Teddy.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan merupakan bagian penting dari upaya menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang sehat. Dengan adanya keterbukaan informasi, potensi penyimpangan dapat ditekan dan pelaksanaan pembangunan bisa berjalan lebih terarah.
Bupati juga menekankan pentingnya keselarasan antara komitmen pimpinan daerah dengan pelaksanaan tugas seluruh perangkat daerah. Integritas tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, melainkan harus diterapkan oleh setiap pejabat dan aparatur sipil negara sesuai tugas serta kewenangannya.
Komitmen tersebut perlu diwujudkan melalui perencanaan program yang tepat sasaran, pelaksanaan kegiatan yang sesuai aturan, pengawasan yang konsisten, serta pelaporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penandatanganan Pakta Integritas ini diharapkan menjadi momentum memperkuat sinergi antarpemerintah daerah di Provinsi Bengkulu dalam membangun pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik.
Bagi Pemerintah Kabupaten Seluma, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat pengawasan internal, dan memastikan setiap program pembangunan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Pada akhirnya, pemerintahan yang berintegritas bukan sekadar tercermin dari pernyataan atau dokumen yang ditandatangani, tetapi dari konsistensi para pejabat dalam menjalankan amanah. Kepercayaan masyarakat harus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta keberanian menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Dengan komitmen bersama tersebut, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Seluma semakin baik, sehingga penggunaan anggaran daerah benar-benar menjadi instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
