TEROPONGPUBLIK.CO.ID– Pemerintah Provinsi Bengkulu mengambil langkah memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026), Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memimpin penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama yang melibatkan unsur eksekutif dan legislatif dari seluruh wilayah Provinsi Bengkulu.
Kegiatan yang berlangsung di Aula Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, tersebut menjadi momentum untuk menegaskan kembali tanggung jawab para penyelenggara negara dalam menjalankan pemerintahan tanpa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Penandatanganan komitmen itu diikuti seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, pimpinan DPRD tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Kehadiran berbagai unsur pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa upaya membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan keterlibatan bersama. Tidak hanya menjadi tanggung jawab kepala daerah, tetapi juga seluruh pejabat yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara.
Dalam arahannya, Gubernur Helmi Hasan mengingatkan bahwa penandatanganan Pakta Integritas tidak boleh dipandang sebatas agenda formalitas. Menurutnya, dokumen yang ditandatangani harus menjadi landasan moral sekaligus pedoman dalam melaksanakan tugas dan mengambil setiap kebijakan pemerintahan.
Ia berharap momentum tersebut menjadi awal pembenahan menyeluruh terhadap berbagai persoalan tata kelola pemerintahan, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan tindak pidana korupsi.
Helmi secara tegas mengajak seluruh kepala daerah dan pejabat pemerintahan untuk meninggalkan praktik-praktik buruk yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Gubernur juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ia menilai transparansi anggaran merupakan salah satu kunci untuk mencegah penyimpangan sekaligus memastikan penggunaan uang negara dapat dipertanggungjawabkan.
Menurutnya, masyarakat bukan sekadar penerima manfaat pembangunan, melainkan juga memiliki hak untuk mengetahui proses perencanaan, penganggaran, hingga realisasi program pemerintah.
Karena itu, setiap penggunaan anggaran harus dilakukan secara terbuka, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Helmi menegaskan tidak boleh ada ruang bagi praktik KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pengawasan publik juga harus diperkuat agar setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan sesuai tujuan.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Andi Purwana, mengingatkan bahwa Pakta Integritas memiliki makna lebih luas daripada sekadar kewajiban administratif.
Ia menyebut komitmen tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban moral para pejabat publik kepada masyarakat sekaligus kepada Tuhan Yang Maha Esa.
Andi meminta seluruh pihak yang membubuhkan tanda tangan dalam dokumen tersebut benar-benar memahami tanggung jawab yang melekat pada jabatan masing-masing.
Menurutnya, integritas harus tercermin melalui perilaku, keputusan, dan pelaksanaan pekerjaan sehari-hari. Dengan demikian, komitmen pemberantasan korupsi tidak berhenti pada kegiatan penandatanganan, tetapi diwujudkan dalam tindakan nyata.
Ia juga menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya KPK untuk terus mengingatkan penyelenggara pemerintahan agar konsisten menjalankan amanah, menjaga kepercayaan masyarakat, serta menghindari tindakan yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Andi berharap seluruh kepala daerah, anggota legislatif, dan pimpinan OPD menjadikan Pakta Integritas sebagai pengingat untuk selalu bekerja secara jujur, bertanggung jawab, dan mematuhi aturan.
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Gubernur Bengkulu Mian, Wakil Ketua III DPRD Provinsi Bengkulu Tengku Zulkarnain, Plt. Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Andi Purwana, seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, unsur pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran kepala OPD Pemprov Bengkulu.
Melalui agenda tersebut, Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap tercipta kesamaan langkah antara pemerintah daerah dan lembaga legislatif dalam memperkuat pencegahan korupsi.
Komitmen itu diharapkan tidak hanya terlihat melalui dokumen yang ditandatangani, tetapi juga melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, pengelolaan anggaran yang transparan, serta pelaksanaan pembangunan yang dapat diawasi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintahan yang bersih tidak cukup diukur dari banyaknya pernyataan komitmen. Ukuran utamanya adalah konsistensi para pejabat dalam menjalankan kewenangan secara benar dan memastikan anggaran negara memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Bengkulu.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
