TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Komisi Informasi Provinsi Bengkulu turut mengambil bagian dalam agenda nasional yang mempertemukan jajaran Komisi Informasi dari seluruh Indonesia di Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kehadiran tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi kelembagaan sekaligus menyatukan langkah dalam mendorong keterbukaan informasi publik.
Pertemuan yang berlangsung pada 17 hingga 19 November 2026 itu dikemas melalui Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Komisi Informasi ke-17. Kegiatan ini melibatkan komisioner serta unsur kesekretariatan Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi tingkat provinsi dari berbagai daerah.
Salah satu agenda yang menjadi bagian dari rangkaian kegiatan tersebut adalah ramah tamah bersama pemerintah daerah selaku tuan rumah. Pertemuan informal ini dimanfaatkan sebagai ruang silaturahmi untuk mempererat hubungan kerja antarlembaga sebelum memasuki pembahasan dan agenda koordinasi yang lebih teknis.
Ketua Komisi Informasi Provinsi Bengkulu, Junaidi A. Kasip, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama dua hari.
Menurutnya, keikutsertaan Komisi Informasi Bengkulu dalam forum nasional ini merupakan bagian dari pelaksanaan koordinasi antarlembaga, sekaligus kesempatan untuk mengikuti perkembangan kebijakan dan penguatan peran Komisi Informasi di tingkat nasional.
Rakornas dan Rakornis ke-17 tahun ini mengangkat tema Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045.
Tema tersebut menegaskan pentingnya keterbukaan informasi sebagai salah satu fondasi dalam membangun pemerintahan yang bertanggung jawab. Akses masyarakat terhadap informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan dinilai menjadi unsur penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam forum tersebut, sejumlah persoalan strategis menjadi perhatian bersama. Di antaranya penyelarasan kebijakan pelayanan informasi publik, peningkatan kualitas penyelesaian sengketa informasi, serta pengembangan sistem pelayanan berbasis digital agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi dari badan publik.
Selain membahas aspek pelayanan, pertemuan nasional ini juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Informasi di masing-masing daerah.
Perwakilan Komisi Informasi provinsi diberikan kesempatan menyampaikan pandangan, masukan, serta usulan program kerja yang dinilai relevan dengan kebutuhan kelembagaan. Langkah ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang bisa diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Penguatan kelembagaan menjadi salah satu hal penting karena tantangan keterbukaan informasi terus berkembang. Kemajuan teknologi, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap informasi, serta tuntutan pelayanan pemerintahan yang semakin terbuka membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan sistem kerja yang memadai.
Bagi Komisi Informasi di daerah, hasil koordinasi nasional diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan program sekaligus pedoman dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Keterbukaan informasi tidak hanya berkaitan dengan kewajiban badan publik menyediakan dokumen atau data. Lebih dari itu, transparansi juga menyangkut bagaimana pemerintah membangun komunikasi yang terbuka, memberikan akses informasi secara adil, serta memastikan hak masyarakat memperoleh informasi terlindungi.
Melalui keikutsertaan dalam Rakornas dan Rakornis ke-17 ini, Komisi Informasi Provinsi Bengkulu diharapkan dapat membawa berbagai hasil pembahasan untuk mendukung penguatan keterbukaan informasi di daerah.
Sinergi antara Komisi Informasi Pusat dan daerah menjadi modal penting agar implementasi keterbukaan informasi publik berjalan lebih konsisten. Dengan koordinasi yang berkesinambungan, pengawasan terhadap pelayanan informasi badan publik diharapkan semakin optimal.
Agenda di Palembang ini sekaligus menjadi momentum bagi seluruh jajaran Komisi Informasi untuk memperkuat komitmen dalam mengawal transparansi pemerintahan. Upaya tersebut menjadi bagian dari pembangunan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra