TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat komitmen mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, profesional, dan bebas dari penyimpangan. Pengelolaan anggaran yang berintegritas dinilai menjadi faktor penting dalam memastikan program pembangunan berjalan efektif serta memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut disampaikan Asisten III Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, ketika mewakili Gubernur Bengkulu Helmi Hasan membuka Seminar Nasional Akuntabilitas Tata Keuangan Daerah di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. (UNIHAZ) Bengkulu, Kamis (12/11/2026).
Seminar nasional tersebut mengangkat tema penguatan pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berintegritas melalui penerapan nilai-nilai ekonomi syariah untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Provinsi Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Nandar mengapresiasi langkah UNIHAZ, khususnya FISIPOL, yang telah menghadirkan ruang diskusi akademis mengenai tata kelola keuangan pemerintahan. Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi sangat dibutuhkan untuk memperkaya perspektif, memberikan masukan konstruktif, sekaligus mendorong peningkatan kualitas kebijakan publik.
Ia menjelaskan bahwa keuangan daerah tidak semata-mata berkaitan dengan proses pencatatan, penyusunan laporan, maupun besaran anggaran yang tercantum dalam dokumen pemerintah. Lebih dari itu, setiap dana yang dikelola merupakan amanah masyarakat sehingga penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, seluruh tahapan pengelolaan anggaran, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan, harus dilakukan secara cermat dan sesuai ketentuan.
Nandar menegaskan, pemerintah daerah harus memastikan belanja publik benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat. Efektivitas penggunaan anggaran juga perlu menjadi perhatian agar tidak terjadi pemborosan maupun program yang kurang memberikan manfaat.
Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas bukan hanya kewajiban administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral aparatur pemerintah dalam menjalankan kepercayaan publik.
Selain memperkuat sistem pengawasan, Nandar menilai penerapan prinsip ekonomi syariah dapat menjadi landasan etis dalam pengelolaan keuangan daerah. Dua nilai utama yang perlu diterapkan adalah amanah dan kemaslahatan.
Prinsip amanah mengandung makna bahwa setiap pejabat dan aparatur harus menjalankan kewenangannya secara jujur, bertanggung jawab, serta menghindari penyalahgunaan anggaran. Sementara kemaslahatan menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan dan manfaat bagi masyarakat luas.
Di sisi lain, Rektor UNIHAZ Bengkulu, Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M., menyampaikan penghargaan atas dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap penyelenggaraan seminar tersebut.
Ia berharap forum akademik ini menghasilkan pemikiran dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi juga diharapkan semakin kuat sehingga kebijakan pembangunan memiliki dasar kajian yang baik dan berorientasi pada kepentingan publik.
Seminar tersebut diikuti kalangan akademisi, mahasiswa, perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta peserta dari berbagai unsur masyarakat.
Melalui kegiatan ini, diharapkan kesadaran mengenai pentingnya tata kelola keuangan yang bersih dan bertanggung jawab semakin meningkat. Dengan demikian, anggaran daerah tidak hanya terserap sesuai perencanaan, tetapi juga mampu menghasilkan pembangunan yang berkualitas, berkelanjutan, dan dirasakan langsung oleh masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
