TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mematangkan persiapan pelaksanaan program Retreat Merah Putih Bantu Desa yang direncanakan bergulir pada 2027. Program ini diarahkan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus memberikan perhatian lebih kepada desa-desa tertinggal yang masih membutuhkan dukungan pemerintah.
Keseriusan tersebut ditunjukkan melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bengkulu yang digelar di Balai Raya Semarak, Kota Bengkulu, Rabu (11/11/2026).
Pertemuan strategis itu dipimpin langsung Gubernur Bengkulu Helmi Hasan bersama Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Hadir pula jajaran Forkopimda serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan program.
Rakor tersebut menjadi wadah untuk menyatukan langkah seluruh unsur pemerintahan agar program yang dirancang pemerintah provinsi tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kegiatan yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur Helmi Hasan menekankan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyukseskan Retreat Merah Putih Bantu Desa. Menurutnya, persoalan pembangunan di wilayah pedesaan membutuhkan kerja bersama, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu instansi.
Helmi menjelaskan, pelaksanaan program tersebut direncanakan dimulai pada 2027 dengan memprioritaskan desa-desa tertinggal di wilayah Provinsi Bengkulu.
Ia menginginkan agar pemerintah hadir lebih dekat dengan masyarakat, terutama warga yang selama ini masih menghadapi berbagai keterbatasan dalam memperoleh pelayanan dan dukungan pembangunan.
"Insyaallah program Retreat Merah Putih Bantu Desa ini akan kita jalankan pada tahun 2027. Kita prioritaskan terlebih dahulu desa-desa tertinggal yang ada di Provinsi Bengkulu. Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat," tegas Helmi.
Gubernur juga menekankan bahwa pendekatan yang dilakukan nantinya harus berorientasi pada penyelesaian persoalan secara langsung. Artinya, aparatur pemerintah tidak cukup hanya menerima laporan dari balik meja, tetapi perlu melihat kondisi lapangan, mendengarkan aspirasi warga, serta mengidentifikasi kebutuhan yang harus segera ditangani.
Melalui pendekatan tersebut, berbagai persoalan di desa diharapkan dapat diketahui secara lebih jelas. Selanjutnya, pemerintah bersama unsur terkait dapat merumuskan langkah penanganan sesuai kewenangan dan kebutuhan masing-masing wilayah.
Lebih jauh, Helmi Hasan menerangkan bahwa Retreat Merah Putih Bantu Desa memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan kegiatan sosial pada umumnya.
Program ini dirancang untuk menggabungkan pembinaan karakter dan penguatan spiritual aparatur pemerintahan dengan tindakan nyata membantu masyarakat.
Dengan konsep tersebut, aparatur diharapkan memiliki semangat pengabdian, kepedulian sosial, serta tanggung jawab yang lebih kuat dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Penguatan nilai spiritual diharapkan menjadi landasan moral bagi aparatur agar semakin peka terhadap kondisi masyarakat. Sementara itu, kegiatan Bantu Desa menjadi bentuk konkret dari kepedulian tersebut melalui aksi sosial dan dukungan terhadap kebutuhan warga.
Pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan bahwa semangat pengabdian tidak hanya diwujudkan melalui slogan, tetapi diterjemahkan menjadi kegiatan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, khususnya di wilayah yang masih membutuhkan perhatian lebih.
Dukungan terhadap rencana tersebut juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD Provinsi Bengkulu, Teuku Zulkarnain. Ia menyambut positif inisiatif Gubernur Helmi Hasan yang menjadikan desa tertinggal sebagai sasaran utama pelaksanaan program pada tahap awal.
Menurut Teuku, kebijakan tersebut sejalan dengan semangat lembaga legislatif dan pemerintah daerah untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat melalui program-program yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat.
Ia menilai, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting agar berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara maksimal.
"Kami dari DPRD sangat menyetujui program yang dicanangkan oleh pemerintah daerah melalui Gubernur Helmi Hasan ini untuk dijalankan pada tahun 2027. Apalagi desa-desa tertinggal menjadi prioritas pada tahap awal," ungkap Teuku.
Ia juga menegaskan bahwa tidak seharusnya terdapat perbedaan kepentingan kelembagaan ketika pemerintah sedang menjalankan program yang bertujuan membantu masyarakat.
Menurutnya, seluruh pemangku kepentingan perlu mengesampingkan sekat-sekat antarlembaga dan mengutamakan tujuan bersama, yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bengkulu.
"Kita sepakat di sini, teman-teman dewan, seluruh kepala OPD, dan Pak Gubernur bahwa tidak ada lagi perbedaan antara program eksekutif maupun legislatif. Kita siap bahu-membahu untuk melaksanakan program Bantu Rakyat ini," tegasnya.
Melalui rakor Forkopimda tersebut, Pemprov Bengkulu berharap seluruh pihak memiliki pemahaman dan komitmen yang sama sebelum program mulai dilaksanakan.
Keterlibatan DPRD, Forkopimda, serta OPD teknis diharapkan mampu memperkuat koordinasi, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Selain itu, kerja sama lintas sektor juga diharapkan mendorong pemerataan pembangunan hingga ke wilayah pedesaan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses maupun fasilitas.
Program Retreat Merah Putih Bantu Desa pada akhirnya diharapkan menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam mendekatkan pelayanan, memperkuat kepedulian aparatur, dan menghadirkan aksi nyata bagi masyarakat.
Dengan semangat kebersamaan dan gotong royong, Pemerintah Provinsi Bengkulu ingin memastikan pembangunan tidak hanya terpusat di kawasan perkotaan, tetapi juga menjangkau desa-desa hingga pelosok daerah.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
