TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat langkah percepatan penurunan stunting dengan melibatkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, hingga jajaran pemerintahan desa. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci agar program pencegahan stunting berjalan efektif dan menjangkau keluarga yang benar-benar membutuhkan.
Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. H. Mian, menegaskan bahwa persoalan stunting tidak dapat diselesaikan hanya melalui pelayanan kesehatan. Dibutuhkan keterlibatan berbagai sektor, mulai dari penyediaan fasilitas dasar, peningkatan kualitas lingkungan, pemenuhan gizi keluarga, hingga pendampingan terhadap ibu hamil dan anak.
Penegasan tersebut disampaikan Mian ketika membuka Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi (Rakor Monev) Pusat dan Daerah dalam rangka Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2026. Kegiatan berlangsung di Aula Merah Putih Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (17/11/2026).
Menurut Mian, percepatan penanganan stunting harus menjadi agenda bersama karena berkaitan langsung dengan kualitas generasi penerus. Anak-anak yang memperoleh asupan gizi memadai, lingkungan sehat, serta pelayanan kesehatan yang baik akan memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh dan berkembang secara optimal.
Ia menilai, keberhasilan program tersebut juga akan menentukan kualitas sumber daya manusia Bengkulu dalam jangka panjang. Karena itu, pemerintah tidak boleh hanya berorientasi pada pelaksanaan kegiatan, tetapi harus memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Mian mengapresiasi Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut. Forum koordinasi ini diharapkan menjadi ruang untuk menyatukan langkah pemerintah pusat dan daerah sekaligus mengevaluasi berbagai program yang sudah dilaksanakan.
Ia mengingatkan agar monitoring dan evaluasi tidak berhenti pada penyampaian laporan maupun pemenuhan administrasi. Setiap instansi harus mampu mengidentifikasi persoalan di lapangan, mengukur keberhasilan intervensi, serta menyusun langkah perbaikan yang konkret.
Ada empat aspek yang secara khusus menjadi perhatian Wagub Bengkulu. Pertama, pembenahan data keluarga sasaran melalui pendataan by name by address. Data yang akurat diperlukan agar bantuan, pelayanan, dan pendampingan tidak salah sasaran.
Kedua, memperkuat intervensi spesifik dan sensitif melalui kerja sama lintas sektor. Selain pemenuhan kebutuhan kesehatan dan gizi, pemerintah juga harus memperhatikan ketersediaan air bersih, sanitasi layak, serta ketahanan pangan di lingkungan keluarga.
Ketiga, meningkatkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK) sebagai ujung tombak pencegahan stunting di tingkat masyarakat. Bidan, kader PKK, dan Kader Pembangunan Manusia (KPM) desa diharapkan semakin aktif melakukan pendampingan, memberikan edukasi, serta membantu mengidentifikasi keluarga yang berisiko mengalami stunting.
Keempat, memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif. Setiap program yang dibiayai melalui anggaran pemerintah harus memiliki sasaran jelas dan memberikan hasil terukur. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak sekadar terserap, tetapi menghasilkan perubahan nyata bagi masyarakat.
Mian mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan Rakor Monev sebagai kesempatan memperbaiki pelaksanaan program, memperkuat koordinasi, dan meningkatkan tanggung jawab masing-masing instansi.
Ia berharap seluruh kabupaten dan kota di Bengkulu memiliki komitmen yang sama dalam mendukung target nasional penurunan prevalensi stunting sebesar 14 persen.
Sementara itu, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Drs. Andrey Ikhsan Lubis, menilai evaluasi secara berkala diperlukan untuk memastikan program penanganan stunting berjalan sesuai sasaran.
Andrey mengungkapkan, target prevalensi stunting nasional sebesar 14 persen yang ditetapkan pemerintah belum berhasil dicapai pada tahun sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi alasan perlunya peningkatan kualitas pelaksanaan program, terutama dalam menjangkau masyarakat perdesaan.
Menurutnya, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan pemerintah. Namun, pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar hasilnya lebih optimal dan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan kesehatan anak.
Ia juga menyampaikan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu atas dukungan dan kerja sama dalam menjalankan program pemerintah pusat, khususnya pencegahan serta percepatan penurunan stunting di wilayah desa.
Rakor tersebut turut dihadiri Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu Dr. H. Zamhir Setiawan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Khairil Anwar, sejumlah kepala OPD tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal Bengkulu, Aldi Nurkarim Adil.
Melalui penguatan koordinasi tersebut, pemerintah berharap penanganan stunting di Bengkulu semakin terarah. Kolaborasi yang dimulai dari tingkat provinsi hingga desa diharapkan mampu memastikan setiap keluarga berisiko memperoleh perhatian dan pelayanan yang dibutuhkan demi mewujudkan generasi Bengkulu yang lebih sehat dan berkualitas.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra