Skip to main content

Seluruh Fraksi DPRD Kota Bengkulu Setujui Raperda APBD 2027 Dibahas Lanjut

Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny P.L. Tobing menghadiri rapat paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Seluruh fraksi menyetujui rancangan anggaran tersebut untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan berikutnya.

TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2027 mendapat dukungan seluruh fraksi di DPRD Kota Bengkulu. Kesepakatan tersebut menjadi langkah awal sebelum rancangan anggaran daerah itu memasuki pembahasan lebih mendalam antara legislatif dan pemerintah kota.

Dukungan disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap pengantar Wali Kota Bengkulu mengenai Raperda APBD 2027.

Sidang dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo. Dari jajaran Pemerintah Kota Bengkulu, hadir Wakil Wali Kota Ronny P.L. Tobing bersama sejumlah pejabat dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD).

Dalam forum tersebut, masing-masing fraksi menyampaikan tanggapan, kritik, serta sejumlah rekomendasi yang dinilai penting sebagai bahan penyempurnaan rancangan anggaran. Meski memberikan berbagai catatan, seluruh fraksi pada prinsipnya menyetujui agar Raperda APBD 2027 diteruskan ke tahapan pembahasan berikutnya.

Salah satu pandangan disampaikan Juru Bicara Fraksi PAN Perjuangan, Fenty Wisnuwardhani. Ia menyampaikan apresiasi terhadap pengantar pemerintah kota sekaligus menekankan pentingnya tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Menurut Fraksi PAN Perjuangan, APBD bukan sekadar dokumen perencanaan keuangan tahunan, melainkan instrumen pemerintah daerah untuk mendorong pemerataan pembangunan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Fraksi tersebut juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kota Bengkulu, termasuk penghargaan Best Investment kategori Kawasan Industri Kota Bengkulu dalam ajang Bengkulu Regional Investment and Economy Forum (BRIF) 2026 yang berlangsung pada Oktober lalu.

Selain penghargaan investasi, PAN Perjuangan turut menyoroti perkembangan indikator ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu tercatat mencapai 5,39 persen, sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berada di kisaran Rp35,70 triliun.

Adapun rancangan APBD Kota Bengkulu tahun anggaran 2027 memiliki nilai sebesar Rp1.218.235.848.061. Terhadap angka tersebut, Fraksi PAN Perjuangan menyatakan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan dengan tetap mengacu pada nota keuangan serta dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

Namun, persetujuan tersebut disertai sejumlah masukan yang perlu menjadi perhatian pemerintah kota.

Salah satu rekomendasi berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah diminta lebih kreatif menggali sumber pendapatan baru melalui inovasi dan optimalisasi potensi daerah, tanpa menciptakan beban tambahan bagi masyarakat.

Pengelolaan aset milik pemerintah daerah juga dinilai perlu diperkuat agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah secara legal dan berkelanjutan. Di sisi lain, ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat diharapkan dapat dikurangi secara bertahap melalui penguatan kemandirian fiskal.

Persoalan pemerataan pembangunan infrastruktur turut menjadi perhatian Fraksi PAN Perjuangan. Pembangunan diharapkan tidak hanya terkonsentrasi di kawasan pusat kota, tetapi juga menjangkau lingkungan permukiman di seluruh kecamatan.

Penanganan banjir juga masuk dalam daftar rekomendasi. Pemerintah Kota Bengkulu didorong memperkuat sistem pencegahan dan penanganan banjir, terutama di kawasan yang kerap mengalami genangan akibat saluran tersumbat sampah maupun tingginya curah hujan.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Andi Saputra, menyampaikan sikap fraksinya yang juga menyetujui Raperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut.

PKS menegaskan bahwa penyusunan dan pembahasan anggaran harus konsisten dengan arah kebijakan pembangunan yang telah disepakati bersama. Acuannya meliputi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Fraksi PKS juga mengingatkan pentingnya menjaga kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran. Hal tersebut merujuk pada nota kesepakatan KUA dan PPAS antara Pemerintah Kota Bengkulu bersama DPRD yang telah ditandatangani pada 18 Agustus 2026.

Dengan selesainya penyampaian pandangan umum seluruh fraksi, pembahasan Raperda APBD Kota Bengkulu 2027 selanjutnya akan dilaksanakan sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan berikutnya menjadi kesempatan bagi legislatif dan eksekutif untuk mencermati setiap komponen pendapatan, belanja, serta prioritas program pembangunan sebelum rancangan anggaran ditetapkan.

DPRD dan pemerintah kota diharapkan dapat memastikan setiap alokasi anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mulai dari peningkatan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pengendalian banjir, hingga penguatan ekonomi daerah.

Persetujuan seluruh fraksi untuk melanjutkan pembahasan menjadi modal penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Namun, kualitas anggaran nantinya tetap ditentukan oleh ketepatan program, efektivitas penggunaan dana, serta manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kota Bengkulu.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra